SANUR, KOMPAS.com - Direktur Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Departemen Kehutanan, Hari Santosa, menyatakan, jadi tidaknya penambahan 59 gajah untuk menambah 93 gajah yang sudah ada di Pulau Bali masih memerlukan kajian ilmiah. Dia tidak dalam posisi untuk menerima maupun menolak selama kajian ilmiah itu belum ada.

"Rapat koordinasi ini tidak dalam posisi untuk meluluskan atau tidak tentang permintaan penambahan gajah ke Bali. Justru kami bertemu untuk berkoordinasi, melakukan kajian bersama," kata Hari seusai rapat koordinasi pemanfaatan gajah dan satwa liar lain di Lembaga Konservasi di Indonesia di Sanur, Bali, kemarin. Rapat itu diinisiasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali.

Dalam pertemuan itu terungkap adanya permohonan izin penambahan gajah ke Bali oleh beberapa lembaga konservasi yang juga berfungsi sebagai kebun binatang maupun tempat yang menyajikan aneka atraksi gajah di Bali.

Hari membantah bahwa izin itu diajukan berdasar kecemburuan setelah Departemen Kehutanan mengeluarkan izin pengiriman 33 gajah yang diajukan Taman Safari Indonesia Bali. Taman Safari Indonesia Bali di Gianyar baru dioperasikan belakangan dibanding beberapa lembaga konservasi gajah di Bali sebelumnya. Bahkan Bali Zoo Park, salah satu yang meminta izin pengiriman gajah, sama sekali belum memiliki gajah.

"Tidak ada itu kecemburuan. Yang jelas, kami harus melihat permohonan izin itu secara komprehensif. Maka dari itu diperlukan kajian ilmiah kerja sama kampus dan pemerintah. Jangan ada ego sektoral dalam persoalan ini," kata Hari.

Gajah dianggap sebagai atraksi wisata alternatif di Bali. Namun, penambahan gajah itu ditolak oleh Pemprov Bali. Jumlah gajah yang ada saat ini dinilai sudah maksimal dilihat dari daya dukung wilayah dan daya dukung pangan gajah di Bali.